News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

#SahabatDikbud, pemerintah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada DPR RI. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi, Rabu (24/8). 
Mari pahami lebih lanjut mengenai latar belakang pembentukan RUU Sisdiknas; dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan; serta prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematik.
Sebagai pemangku kepentingan, #SahabatDikbud dapat turut mencermati semua dokumen dan memberikan masukan terhadap RUU Sisdiknas melalui laman sisdiknas.kemdikbud.go.id. #MerdekaBelajar #RUUSisdiknas
<img src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/Latar_Belakang_RUU_Sisdiknas_1_30260ef8be.jpeg" />
<img src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/Latar_Belakang_RUU_Sisdiknas_2_dfb2c7d3c2.jpeg" />
<img src="https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/Latar_Belakang_RUU_Sisdiknas_3_0d9bad7e03.jpeg" />

Berikan komentar

large_Latar-Belakang-RUU-Sisdiknas-1.jpeg

medium_Latar-Belakang-RUU-Sisdiknas-1.jpeg

small_Latar-Belakang-RUU-Sisdiknas-1.jpeg

thumbnail_Latar-Belakang-RUU-Sisdiknas-1.jpeg

Latar-Belakang-RUU-Sisdiknas-1.jpeg

Jakarta, 29 Agustus 2022 --- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mendorong diberikannya penghasilan layak bagi semua guru. 

“RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapat penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kepada guru. RUU ini mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, baik guru ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dikatakan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril melalui Taklimat Media secara virtual, Senin (29/8)

![ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (2).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/ruu_sisdiknas_baik_bagi_guru_2_5865449f7a.jpeg)

"RUU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi,” imbuh Iwan Syahril.

Selanjutnya, Dirjen GTK menerangkan bahwa guru ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan penghasilan yang layak sesuai Undang-Undang ASN. "Dengan demikian, guru ASN yang yang belum mendapat tunjangan profesi akan otomatis mendapat kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur dalam UU ASN, tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi yang panjang," ujarnya.

Sedangkan untuk guru non-ASN yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik, maka pemerintah akan meningkatkan bantuan operasional satuan pendidikan untuk membantu yayasan penyelenggara pendidikan memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi gurunya sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Skema ini sekaligus membuat yayasan penyelenggara pendidikan lebih berdaya dalam mengelola SDM-nya,” ujar Dirjen GTK.  

Pada intinya, lanjut Dirjen GTK, dengan pengaturan yang diusulkan dalam RUU Sisdiknas ini, guru yang sudah mendapat tunjangan profesi dijamin tetap mendapat tunjangan tersebut sampai pensiun. 

“Sedangkan guru-guru yang belum mendapat tunjangan profesi akan bisa segera mendapat kenaikan penghasilan, tanpa harus menunggu antrean sertifikasi yang panjang,” kata Iwan Syahril.

Selain itu, RUU Sisdiknas juga memberi pengakuan kepada pendidik PAUD dan kesetaraan. Melalui RUU ini, satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan untuk usia 3-5 tahun dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal. Dengan demikian, pendidik di satuan pendidikan tersebut dapat diakui dan mendapat penghasilan sebagai guru, sepanjang memenuhi persyaratan. Hal yang sama berlaku untuk pendidik di satuan pendidikan nonformal penyelenggara program kesetaraan yang memenuhi persyaratan. 

![ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (1).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/ruu_sisdiknas_baik_bagi_guru_1_76f89dab50.jpeg)

Dudung Nurullah Koswara selaku Pendidik dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, menyampaikan bahwa pemerintah punya semangat meningkatkan martabat guru, salah satunya upaya peningkatan kesejahteraan melalui penghasilan yang layak. "Kita sepakat untuk bersama memuliakan guru. Kita paham ada upaya yang sedang dijalankan pemeirntah untuk meningkatkan harkat dan martabat guru. Kita mendorong dan mengawal RUU sidiknas ini. Jika ada kemudahan dalam afirmasi tunjangan, kami menyambut baik," tuturnya. 

"Kami sangat percaya bahwa saat ini pemerintah dengan merdeka belajarnya akan memegang teguh semangat resonansi kemerdekaan terhadap guru dan murid juga untuk memerdekakan anak dan guru dalam pembelajaran dan kehidupannya, agar lebih baik di masa mendatang. Guru merdeka dalam mengajar, merdeka dalam menjalankan profesi," ujar Dudung yang pernah menjabat sebagai Dewan Pembina PGRI Kab. Sukabumi. 

![ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (3).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/ruu_sisdiknas_baik_bagi_guru_3_e35765b6a0.jpeg)

Netti Herawati, Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) menyampaikan apresiasi atas RUU Sisdiknas yang disusun dengan sungguh-sungguh berdasarkan basis data dan menjawab permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah pengakuan PAUD yang melayani anak-anak usia 3-5 tahun sebagai PAUD formal. Dengan demikian juga pengakuan kepada pendidiknya yang memenuhi syarat sebagai guru. "Saya kira inilah bentuk keadilan, bentuk kepatutan di mana ketika seorang guru memenuhi kriteria, kompetensi, kualifikasi, maka mereka berhak mendapatkan pengakuan tersebut," katanya.  

Netti juga mengimbau agar para guru tidak perlu khawatir akan isu yang beredar bahwa pemerintah akan menghilangkan tunjangan profesi guru (TPG). "Saya tidak melihat satupun pasal yang menyebutkan dihapuskannya tunjangan profesi guru", ujarnya. 

"Tidak perlu ada yang dikhawatirkan tentang Undang-Undang ini. Penting bagi kita untuk mengawal aturan turunan dari Undang-Undang ini. Itu yang perlu diperkuat," imbuh Netti Herawati. 

![ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (4).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/ruu_sisdiknas_baik_bagi_guru_4_bf96104295.jpeg)

Dalam kesempatan yang sama, Ki Saur Panjaitan XIII, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sekaligus Panitera Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa mengungkapkan bahwa teman-teman penyelenggara pendidikan swasta menginginkan kesetaraan antara guru, baik guru di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN. "Kami ingin bisa setara, agar guru negeri dan swasta diperlakukan sebagai guru profesional. Kami yakin RUU Sidiknas ini niatnya baik," katanya. 

"Kami akan beri masukan bersama dengan teman-teman kita berpandangan baik, mana yang kira-kira kurang, akan kami sampaikan. Mari kita kawal RUU dan mekanismenya bersama-sama," ujar Ki Saur. 

Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Usulan tersebut disampaikan dalam pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi, pada Rabu (24/8) lalu. 

RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Pemerintah terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Selama tahap perencanaan, pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Masyarakat, baik individu maupun lembaga dapat ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/.   

"Masukan dari publik tersebut merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang," ajak Kepala Badan Standar, Asesmen, Kurikulum, dan Pendidikan (Ka. BSKAP) Anindito Aditomo beberapa waktu yang lalu.  


Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
	
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI		
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id 	

#MerdekaBelajar
#RUUSisdiknas

Sumber
Siaran Pers
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor : 537/sipres/A6/VIII/2022
RUU Sisdiknas Bawa Berita Baik bagi Guru


large_ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (4).jpeg

medium_ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (4).jpeg

small_ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (4).jpeg

thumbnail_ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (4).jpeg

ruu-sisdiknas-baik-bagi-guru (4).jpeg

RUU Sisdiknas Bawa Berita Baik bagi Guru

Jakarta, 26 Agustus 2022 --- Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Usulan tersebut disampaikan dalam pada Rapat Kerja Pemerintah dengan Badan Legislasi, pada Rabu (24/8).  

Dijelaskan Kepala Badan Standar, Asesmen, dan Kurikulum Pendidikan (Ka. BSKAP), RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga Undang-Undang terkait pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada lima tahap dalam proses pembentukan undang-undang. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Sesuai dengan amanat perundangan yang berlaku terkait pembentukan undang-undang, maka pemerintah terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Selama tahap perencanaan, pemerintah telah mengundang puluhan lembaga dan organisasi untuk memberi masukan terhadap draf versi awal dari RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya. Draf terbaru juga telah dikirimkan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendapat masukan lebih lanjut. Selain itu, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/.   

"Masukan dari publik tersebut merupakan bentuk pelibatan publik yang bermakna sesuai amanat undang-undang dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahap penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang," kata Anindito Aditomo. 

Dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa RUU Sisdiknas diharapkan dapat memberi kepastian kepada masyarakat dengan adanya satu acuan yang terintegrasi dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia. 

"Norma-norma pokok dari ketiga UU tersebut diintegrasikan ke dalam satu undang-undang, sedangkan norma-norma turunannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah," tutur Menteri Hukum dan HAM.

Siaran Pers
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor : 533/sipres/A6/VIII/2022


Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
	
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id 
Dapatkan informasi lengkap tentang Merdeka Belajar melalui: http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar 
#RUUSisdiknas

large_logo-kemdikbud.jpg

medium_logo-kemdikbud.jpg

small_logo-kemdikbud.jpg

thumbnail_logo-kemdikbud.jpg

logo-kemdikbud.jpg

Resmi Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas, Pemerintah Ajak Publik Berikan Masukan Kepada Naskah RUU Sisdiknas

Latar belakang, Dasar, dan Prinsip RUU Sisdiknas

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Rapor Pendidikan yang telah dirilis Kemendikbudristek sejak 1 April 2022, saat ini makin terarah pada peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Karena itu, sejumlah stakeholder pendidikan mulai dari unsur dinas pendidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, dan orangtua mengaku merasakan manfaat Rapor Pendidikan.

(I)

MENGENAKAN baju muslimah warna hitam dengan jilbab orange, Eka Annisa, Kepala Sekolah Haraki Preschool, Depok, menjawab lugas pertanyaan Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, tentang strategi sekolahnya dalam memperbaiki kualitas pendidikan, sebelum ada Rapor Pendidikan.
“Base (dasar) kami untuk melakukan perbaikan adalah monitoring-evaluasi,” kata Eka, Selasa, 5 Maret 2024, pada acara Rapor Pendidikan 2024 (Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia yang Berkelanjutan) di Plaza Insan Berprestasi, Kemendikbudristek, Senayan.
Eka mengaku bahwa saat itu, ia dan para guru di Haraki Preschool hanya fokus pada kondisi ideal yang ingin dicapai dengan cara membandingkan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan.
“Lalu rencana tindak lanjut,” tambahnya. 
Eka menambahkan, saat itu ia belum menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menelaah pendekatan guru kepada muird dan proses pembelajarannya.
“Memang, dampaknya masih minor,” ungkapnya.
Eka bukan satu-satunya kepala sekolah yang kerepotan mencari alat ukur dalam pembenahan sekolah. Dedeh Kurniasih, Kepala SLB Negeri 01 Jakarta merasakan pengalaman serupa. Perempuan berkacamata dengan busana dan jilbab yang seirama dengan Eka ini bercerita, bahwa sebelum menggunakan Rapor Pendidikan, ia dan para guru di SLB Negeri 01 Jakarta menggunakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan fokus pada skala prioritas yang akan dilaksanakan tanpa menggali akar permasalahannya.
“Kami tidak terpikir tuh,” ujarnya. 
Kondisi yang dialami Eka dan Dedeh tersebut, saat ini berubah. Seiring kehadiran Rapor Pendidikan, baik Eka dan Dedeh lebih jeli melihat akar masalah dan lebih terarah menentukan masa depan sekolahnya. Berbekal data yang ada di Rapor Pendidikan, mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data.
“Nah sesudah ada Rapor Pendidikan, itu terus terang kami sangat terbantu, gitu ya pak. Karena di Rapor Pendidikan itu sudah tertera: masalahnya apa? akar masalahnya apa? terus bentuk pembenahannya juga apa? Jadi sudah terarah gitu,” ujar Dedeh dengan wajah sumringah.
Senada dengan Dedeh, Eka juga dapat melihat lebih cermat akar masalah yang dihadapi sekolahnya. 
“Kami sangat terbantu sekali,” ujarnya.
“Menarik sekali ketika bisa mengidentifikasi kemudian melakukan refleksi yang lebih detail, sehingga kami tahu; apa sih yang jadi program prioritas dan dibutuhkan oleh satuan pendidikan kami, gitu,” ujarnya senang.

(II)

RAPOR Pendidikan pertama kali diluncurkan pada Jumat, 1 April 2022. Saat itu, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa Rapor Pendidikan adalah dokumen, di mana setiap sekolah dapat menggunakan datanya yang komprehensif untuk mengidentifikasi masalah (menganalisa), melakukan refleksi, dan mengajukan pembenahan yang tepat untuk sekolahnya masing-masing.
“Jadi ini adalah perubahan paradigma, Bapak/Ibu. Rapor Pendidikan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan indikator bagi stakeholder pendidikan; di mana saya harus benerin? di mana saya harus melangkah?” ujar pria yang akrab disapa Mas Menteri ini.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024, Mas Menteri kembali menegaskan bahwa Rapor Pendidikan merupakan alat bantu bagi sekolah untuk melakukan identifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan menentukan prioritas pembenahan. 
“Dengan siklus ini, peningkatan kualitas satuan pendidikan menjadi jauh lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kami di Kemendikbudristek juga terus mengembangkan Rapor Pendidikan agar senantiasa menjadi alat bantu yang dapat menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya. 
Pada kesempatan itu, Mas Menteri juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2024, satuan PAUD dapat mengakses hasil survei lingkungan belajar di Rapor Pendidikan.
“Dengan demikian, saat ini semua jenjang satuan pendidikan dapat menggunakan data dalam Rapor Pendidikan untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), mengatakan bahwa sumber data yang digunakan dalam Rapor Pendidikan sangat komprehensif, mulai dari hasil AN untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; hasil survei lingkungan belajar untuk jenjang PAUD; ditambah data dari Dapodik; ARKAS; akreditasi sekolah; data guru dari Direktorat GTK; treasure study untuk menghitung keterserapan lulusan SMK di dunia kerja; dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
“Jadi ini mahal sekali bapak/ibu. Kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, biar kita yang repot menyediakan data-data ini; mengombinasikannya, menghitungnya, dan menjadikannya dalam bentuk indikator serta menyajikannya dalam platform yang mudah untuk dibaca dan digunakan,” ujar Anindito. 
Saat ini, tambah Anindito, ada tiga jenis Rapor Pendidikan, yaitu Rapor Pendidikan untuk sekolah, Rapor Pendidikan untuk Pemda. “Dan Insyaallah beberapa waktu lagi akan kita luncurkan Rapor Pendidikan versi publiknya. Ditunggu tanggal mainnya,” ujarnya sambil tersenyum.

(III)

DEDEH memperbaiki letak kacamatanya. Di hadapan Iwan Syahril dan audiens acara Rapor Pendidikan 2024, ia mengatakan bahwa Rapor Pendidikan berdampak positif pada sekolah yang ia pimpin. 
“Ya, sangat berdampak,” tegas Dedeh. 
Dedeh menambahkan bahwa dengan Rapor Pendidikan, seolah ia diarahkan. Sehingga, dengan mudah ia mampu mengidentifikasi akar masalah, lengkap dengan jalan keluarnya. Pembenahan kualitas sekolah tergambar jelas di Rapor Pendidikan. 
“Kita tinggal melihat apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Saya lihat sekarang ini yang yang agak kurang itu di literasi dan numerasi. Tahun sebelumnya kan merah. Sekarang ada tulisan kurang. Berarti agak meningkat, walaupun belum dinyatakan baik,” kata Dedeh sembari melempar senyum. 
“Sekarang lebih terarah,” imbuhnya. 
Setelah mengetahui akar masalah dan solusi yang harus digarap, kemudian Dedeh melangkah ke Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menganggarkan pelbagai kegiatan pembenahan kualitas pendidikan. Bagi Dedeh, pembenahan tak melulu membutuhkan biaya. 
“Ada yang ber-budget dan ada yang tidak. Jadi tidak semuanya harus mengeluarkan uang dari BOSP,” kata Dedeh.
Buah manis Rapor Pendidikan itu juga dirasakan oleh Eka. Ia mampu melihat dengan detail dan cermat kondisi sekolahnya. Mulai dari akar masalah yang terjadi hingga solusi yang mesti digarap. Ia menyadari, keberadaan Rapor Pendidikan mampu memproyeksi kualitas satuan pendidikan, karena semua dirancang menggunakan Perencanaan Berbasis Data (PBD). 
“Setelah kita melakukan PBD itu ada peningkatan kompetensi sehingga kita bisa membuat komunitas belajar, membuat workshop-workshop dan juga sampai memanggil narasumber untuk menilik; apa sih yang mau dituju untuk peningkatannya itu,” ungkap Eka bangga.
“Jadi, alhamdulillah. kami sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan begitu dibuka itu warnanya langsung hijau semua,” imbuhnya sembari melempar senyum.

(IV)

MANFAAT Rapor Pendidikan tidak hanya dirasakan kepala sekolah. Kholid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, mengaku bahwa Rapor Pendidikan berhasil membantunya merumuskan strategi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Setelah mengidentifikasi akar masalah dan merefleksikannya, Kholid melakukan pembenahan pendidikan di daerah yang terkenal dengan kuliner Nasi Megono dan Soto Tauto ini dengan membentuk Tim 23, yang terdiri dari kepala sekolah, guru penggerak, operator, pengawas dan pegawai dinas pendidikan. 
Menurut Kholid, Tim 23 bekerja secara gotong-royong. Setiap Sabtu mereka membuka Rapor Pendidikan dan melihat satuan pendidikan yang membutuhkan pendampingan. Mereka tergerak dan bergerak tanpa pembiayaan dan mampu berjalan hingga saat ini.
“Manakala di tahun 2022 Rapor Pendidikannya kurang maksimal, itulah yang harus kita dampingi, baik tata cara pembelajarannya dan kualitas gurunya. Di situ kita dampingi selama setahun,” jelas Kholid.
“Alhamdulillah tahun ini naik kurang lebih 14 persen; yang sebelumnya 65 persen kini menjadi 79,92 persen,” kata Kholid disambut tepuk tangan audiens. 
Di samping itu, Kholid juga menjahit komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang Rapor Pendidikan. Ia sosialisasi ke DPRD, Bappeda, hingga SKPD lainnya. 
“Rapor Pendidikan itu sebagai pijakan perencanaan yang ada di Kabupaten Pekalongan termasuk di satuan pendidikan. Dengan hadirnya Rapor Pendidikan, sekolah juga bisa memberikan masukan-masukan ke dalam data yang harus kita laksanakan dari tahun ke tahun,” tutup Kholid. 
Lebih jauh, Rapor Pendidikan juga berdampak positif kepada wali murid. Ini seperti disampaikan Yayuk, wali murid di SMA 78 Jakarta, dan Ayunda, wali murid salah satu sekolah dari Medan, Sumatera Utara. Keduanya merasa senang bukan kepalang saat Rapor Pendidikan digunakan di sekolah anak-anak mereka. 
“Ini sangat penting, dan kami merasa bersyukur saat melihat poster Rapor Pendidikan dipampang di halaman sekolah. Sehingga orang tua dengan mudah melihat hasilnya,” ungkap Yayuk. 
Perempuan yang juga merupakan anggota komite sekolah itu, tak hanya melihat informasi Rapor Pendidikan. Ia juga tergugah untuk bergerak memberikan kontribusi kepada sekolah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan sekolah. Ia mengorganisir seminar guna meningkatkan pengetahuan orang tua dan murid mengenai urgensi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
“Lingkungan yang kondusif itu supaya anak-anak ini optimal dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan potensi, minat, dan bakatnya. Itu merupakan kewajiban kita bersama,” tegas Yayuk. 
“Kami memberikan informasi tentang peran orang tua dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Kami juga memberikan seminar kepada anak-anak terkait menjadi remaja cerdas berkarakter, berakhlak mulia menuju generasi emas 2045,” imbuhnya. 
Pengalaman manis yang dialami Yayuk itu, tak dirasakan Ayunda. Ia mengaku kesulitan mengakses Rapor Pendidikan. Ia butuh usaha keras untuk mendapatkannya. 
Namun akhirnya, ia berhasil memperoleh Rapor Pendidikan.
“Oh, akhirnya ada sesuatu nih di rapor pendidikan, yang tidak hanya berisi kegiatan saja, tapi ada gebrakan,” kata Ayunda senang. 
Di titik itu, Ayunda menyadari bahwa selama ini sekolah cenderung menilai peserta didik secara general. Namun ketika ada Rapor Pendidikan, ada enam hal yang disasar. Hal tersebut menjadi modal dan bahan bagi Ayunda untuk ketemu dan berbincang dengan sekolah. 
“Saya ngomong, sekarang ada datanya,” kata Ayunda. 
“Apalagi ketika saya lihat ada karakter, yang diletakkan sebelum kualitas pembelajaran, itu saya ngerasa seperti satu hati dengan Kemendikbud. Karena akhirnya kita sepaham, bahwa ternyata untuk mencapai kualitas pembelajaran yang baik itu dimulai dari karakter,” imbuh Ayunda menerangkan. 
Bagi Ayunda, Rapor Pendidikan bukanlah sesuatu yang memalukan. Itu sebabnya, ia menghimbau kepada kepala sekolah untuk terbuka dan tak perlu menutup-nutupi. Bahkan, tambah Ayunda, Rapor Pendidikan bisa menjadi salah satu media untuk meningkatkan kolaborasi antara orang tua dan sekolah.*


large_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan.JPG

medium_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan.JPG

small_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan.JPG

thumbnail_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan.JPG

240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan.JPG

Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan

DALAM dua sampai tiga tahun terakhir, berbagai kebijakan dan program yang dicetuskan Kemendikbudristek bertujuan supaya semua generasi bangsa bisa mendapatkan pengalaman yang membuat mereka menjadi manusia merdeka.
Bagi Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Kemandirian, itulah cita-cita kita bersama!
Supaya cita-cita itu bisa terwujud, yang pertama-tama harus dilaksanakan adalah membentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, sekolah perlu menyediakan pembelajaran yang berpusat pada murid; pembelajaran yang tidak dituntut menyelesaikan materi yang ada di buku, namun lebih pada bagaimana membimbing murid dapat memahami materi secara optimal. Karena itu pembelajaran harus memperhatikan kondisi awal murid, dan memastikan mereka belajar menjadi lebih baik; menjadi manusia yang lebih berkarakter, lebih kompeten dibandingkan ketika sebelum mereka ada di sekolah. 
Ciri lain dari sekolah yang kita cita-citakan bersama adalah tradisi refleksi dari para guru. Karena itu guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Secara kolaboratif, para guru mesti terbiasa merefleksikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, sekaligus dampaknya kepada murid-muridnya. Tahap selanjutnya, mereka harus bersedia berbenah dan/atau membenahi yang kurang.
Tentu peran kepala sekolah sebagai lokomotif perubahan tak bisa dipandang sepele. Kepala sekolah menentukan ekosistem pendidikan di sekolah. Ia mesti memastikan para guru berani berinovasi tanpa merasa ketakutan. Dan untuk itu sekolah perlu bertransformasi. Tentu, dukungan pemerintah daerah sangat menentukan bandul transformasi itu bergerak.
Proses di atas, makin berdampak signifikan dengan dukungan Rapor Pendidikan. Karena Episode Merdeka Belajar ke-19 ini, berisi laporan hasil Asesmen Nasional dan survei lingkungan belajar yang dipadukan dengan data lintas sektor, untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. 
Rapor Pendidikan ini adalah energi yang turut menggerakan perubahan-perubahan tersebut. Analoginya sederhana. Kurikulum Merdeka ibarat peta, dan Rapor Pendidikan adalah kompasnya. Platform Rapor Pendidikan menjadi medical check up guna mendiagnosis kondisi satuan pendidikan. Karena tiap tahun, Rapor Pendidikan menyajikan diagnosis bagi satuan pendidikan dan Pemda untuk mengecek, dan merefleksikan apa yang sudah baik di sekolah dan di daerah, serta di mana saja area-area yang masih perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan lebih lanjut. 
Berdasarkan data, saat ini, seluruh pemerintah daerah sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan 90% di antaranya telah memanfaatkannya untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data. Begitu pun untuk satuan pendidikan, lebih dari 350 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan hampir 90% sudah memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Di tahun 2024 ini, Rapor Pendidikan terus berinovasi dan terus melakukan pusparagam penyempurnaan. Mulai dari tampilan hingga panduan yang lebih jelas dan komprehensif antara data Rapor Pendidikan dengan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Sebab, sebelumnya penggunaan Rapor Pendidikan hanya berhenti pada perencanaan dan penganggaran.
Miskonsepsi itu mulai diperbaiki oleh Kemendikbudristek melalui pelbagai sosialisasi, hingga penyadaran bahwa seyogyanya seluruh Kebijakan Merdeka Belajar merupakan satu kesatuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, menuju sekolah yang mendorong murid menjadi manusia yang mandiri. Karena itu, gotong-royong untuk terus melanjutkan gerakan Merdeka Belajar adalah keniscayaan. Semoga!

Catatan: opini ini dinarasikan dari Pidato Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D., Kepala BSKAP Kemendikbudristek pada acara Rapor Pendidikan 2024, Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia yang Berkelanjutan.


small_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

thumbnail_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid

PERCEPATAN penyaluran dana BOSP merupakan sinergi antara Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi dan kerja keras itu merupakan wujud keberpihakan kepada sekolah dalam proses penyediaan layanan pendidikan dan operasionalnya. 
“Kemenkeu bersama dengan Kemendikbudristek telah melakukan sinergi dan bekerja keras untuk membantu satuan pendidikan dalam proses penyediaan layanan pendidikan dan operasional satuan pendidikan melalui kebijakan percepatan penyaluran Dana BOSP TA 2024,” ujar Purwanto, Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, dalam Webinar Silahturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk ‘Langkah Tepat Pemanfaatan BOSP Salur Cepat’, pada Kamis (15/2).
Percepatan penyaluran Dana BOSP TA 2024 ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu percepatan penyusunan kebijakan seperti Berita Acara kebijakan alokasi BOSP TA 2024 dan petunjuk teknis penggunaan Dana BOSP.
Khusus TA 2024, terdapat kebijakan penghitungan sisa Dana BOSP TA 2023 akan diperhitungkan mulai tahap 2, sehingga diharapkan satuan pendidikan dapat menerima dan memanfaatkan Dana BOSP lebih cepat dibandingkan TA 2023. Penyediaan infrastruktur yaitu data supplier (data satuan pendidikan penerima Dana BOSP) dan sistem informasi penyaluran BOSP dalam hal ini OMSPAN dan BOS Salur.
Berdasarkan data rekomendasi penyaluran Dana BOSP, jumlah dana yang telah disalurkan adalah Dana BOS mencapai Rp25,6 triliun atau 99,25% dari Pagu Tahap I, Dana BOP PAUD mencapai Rp1,98 triliun atau 98,93% dari Pagu Tahap I dan Dana BOP Kesetaraan mencapai Rp776 miliar atau 99,21% dari Pagu Tahap I.
Purwanto menyebutkan proses penyaluran BOSP ini dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahapan pertama, Kemendikbudristek menyampaikan Data Supplier BOSP ke Kementerian Keuangan, yang berisi data/informasi satuan pendidikan penerima BOSP TA 2024 antara lain, nama sekolah, npsn, dan alokasi BOSP untuk masing-masing satuan pendidikan. Data supplier tersebut disampaikan pada tahun anggaran sebelumnya. Penerima Dana BOSP dalam data supplier adalah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023. 
Tahapan kedua, Kemendikbudristek menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana BOSP ke Kementerian Keuangan, yang  berisi daftar satuan pendidikan dan nilai yang akan disalurkan. Nilai penyaluran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.
Tahapan ketiga, Kementerian Keuangan melakukan verifikasi atas nilai salur yang disampaikan Kemdikbudristek. Tahapan keempat, Direktur Dana Transfer Khusus selaku KPA Pengelolaan BUN Dana Transfer Khusus menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana BOSP ke Ditjen Perbendaharaan selaku koordinator penyaluran Transfer ke daerah untuk selanjutnya diteruskan ke KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus dalam hal ini KPPN di daerah.
“Proses penyaluran Dana BOSP oleh Kemenkeu mulai tahap 3, tahap 4 sampai Dana masuk ke rekening satuan pendidikan paling lama dilakukan dalam 15 hari kerja. Dalam beberapa kasus satuan pendidikan menerima Dana BOSP lebih dari 15 hari kerja, hal ini disebabkan adanya perubahan data supplier yang tidak diupdate/data tidak valid pada sistem penyaluran maupun pada BOS Salur,” ujar Purwanto.
Ia juga menegaskan, bahwa Kemenkeu akan terus mendorong pemanfaatan APBN yang efektif dan akuntabel, khususnya dalam pemanfaatan Dana BOSP. Upaya Kemenkeu untuk terus mendorong pemanfaat APBN yang efektif dan akuntabel khususnya Dana BOSP yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan yang disampaikan satuan pendidikan/kemdikbudristek/pemda; Menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis; Menyampaikan surat resmi kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pemanfaatan dan pelaporan; Menyelenggarakan rekonsiliasi dengan pemda khususnya terkait sisa dana yang ada di satuan pendidikan/pemdap; dan Menyampaikan kampanye pengelolaan keuangan daerah yang masif melalui media sosial Kemenkeu dan DJPK.*


large_240310 - Topik Khusus_Salur Cepat BOSP; Wujud Keberpihakan kepada Satuan Pendidikan.jpg

medium_240310 - Topik Khusus_Salur Cepat BOSP; Wujud Keberpihakan kepada Satuan Pendidikan.jpg

small_240310 - Topik Khusus_Salur Cepat BOSP; Wujud Keberpihakan kepada Satuan Pendidikan.jpg

thumbnail_240310 - Topik Khusus_Salur Cepat BOSP; Wujud Keberpihakan kepada Satuan Pendidikan.jpg

240310 - Topik Khusus_Salur Cepat BOSP; Wujud Keberpihakan kepada Satuan Pendidikan.jpg

Salur Cepat BOSP;  Wujud Keberpihakan kepada Sekolah

popularNews

BERITA

Latar belakang, Dasar, dan Prinsip RUU Sisdiknas

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH