News

Berita

SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Download Brochures

Unduh File

Murid di SMAN 1 Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, mengaku senang dapat merasakan manfaat pembelajaran yang fokus pada peningkatan kompetensi siswa.

JUM’AT pagi, di ruang kepala sekolah SMAN 1 Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, nampak dua siswa menyampaikan pendapat tentang pembelajaran pada sekolah pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP). SMAN 1 Toapaya merupakan sekolah pelaksana PSP Angkatan II.
“Menurut saya, sangat keren. Jadi ya, sangat membekas sekali. Sangat senang,” ujar Sisilia, siswi kelas X 1 seraya tersenyum manis, 12 Mei 2023.
Siswi yang akrab disapa Sisil ini menjelaskan bahwa salah satu kegiatan yang disukai dalam PSP adalah Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dalam P5, Sisil mengaku mempelajari aneka pelajaran, mulai IPA, IPS hingga pembelajaran tentang karakter.
“Kebetulan kemarin pernah membuat pupuk kompos. Di situ yang kami pelajari memang bukan hanya sekedar ilmu pelajaran, tapi kami juga banyak mempelajari life skill, skill-skill yang baru gitu, yang tentunya sangat berguna sekali untuk kami di masa depan,” cerita Sisil.
Senada dengan Sisil, Muhammad Muzaki Yazid Akbar, siswa kelas X 2 mengatakan bahwa pada P5, materi IPS dan IPA dipelajari secara holistik. Siswa yang akrab dipanggil Zaki ini menunjuk sebuah lilin aromaterapi.
“Salah satu produk kami dari kelas X 2 yaitu lilin aromaterapi berbahan dasar minyak jelantah, dalam tema P5 Meraup Untung dari Limbah,” tegasnya.
Zaki menambahkan bahwa dalam PSP, ia merasa merdeka untuk belajar, karena para guru tidak memaksakan metode pembelajaran. Para guru memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk memilih cara menyelesaikan sebuah masalah, dan/atau memilih cara membuat sebuah produk, yang awalnya hanya melihat tutorial dari Youtube. 
“Kita olah sini, olah sana, berbagai kegagalan kita temui. Sehingga itu membuat mental kami, para pelajar, siap untuk selanjutnya terjun di masyarakat, di masa yang akan datang,” kata Zaki.
Sementara itu, ketika ditanya soal cara mengajar guru, Sisil mengatakan bahwa dalam PSP, para murid dibiasakan untuk mempelajari materi secara mandiri. Guru hanya menjelaskan poin-poin utama dalam materi pelajaran. Baginya, pembelajaran yang memberikan kesempatan lebih luas pada siswa ini sangat menyenangkan. 
“Kita jadi lebih bisa mengeksplore diri kita. lebih banyak berdiskusi, menjelaskan satu sama lain kepada teman-teman yang lain. Jadi banyak sekali skill-skill lain yang terasah. Mulai dari skill presentasi, skill public speaking, dan lainnya” jelas Sisil.
Zaki yang duduk di sebelah Sisil menambahkan bahwa para guru menyampaikan meteri pelajaran menggunakan Kurikulum Merdeka, dan memfokuskan apa yang ingin dipelajari muridnya. Tidak lagi berfokus kepada guru. 
“Sehingga benar seperti yang dikatakan Sisil, kita itu banyak dibikinin kelompok-kelompok untuk berdiskusi,” ujar Zaki. 
Selain itu, Zaki melihat bahwa para guru juga melakukan kolaborasi dalam menciptakan sebuah media belajar yang menyenangkan. Dia menyebut guru Diah Elvira dan Guru Martina, yang telah berkolaborasi menciptakan media pendeteksi polusi udara, dengan menggabungkan pelajaran fisika dan biologi.
“Saya sangat terpukau ketika bu guru dapat menciptakan hal sedemikian rupa itu, dan bercerita bagaimana cara kerjanya, dilihat secara biologi dan juga secara fisika. Sehingga itu lebih menyenangkan, dan yang paling penting adalah prakteknya. Ada bendanya, tidak hanya teori. Sehingga benar-benar bisa dipahami secara jelas,” tegas Zaki.*


large_240310 - Ruang Ekspresi_Siswa Rasakan Manfaat PSP.jpg

medium_240310 - Ruang Ekspresi_Siswa Rasakan Manfaat PSP.jpg

small_240310 - Ruang Ekspresi_Siswa Rasakan Manfaat PSP.jpg

thumbnail_240310 - Ruang Ekspresi_Siswa Rasakan Manfaat PSP.jpg

240310 - Ruang Ekspresi_Siswa Rasakan Manfaat PSP.jpg

Murid di SMAN 1 Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, mengaku senang dapat merasakan manfaat pembelajaran yang fokus pada peningkatan kompetensi siswa.
JUM’AT pagi, di ruang kepala sekolah SMAN 1 Toapaya, Bintan, Kepulauan Riau, n

Murid Rasakan Manfaat PSP

Kegalauan Titin dan Muli terhadap nasib murid yang kompetensinya terlewatkan, akhirnya reda seiring kehadiran Kurikulum Merdeka.

(I)

“Mereka bilang, Inilah kita,” jawab Titin Sulistiawati sambil tertawa lebar, saat menjawab pertanyaan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Iwan Syahril, tentang Kurikulum Merdeka. 
Waktu itu, Senin pagi tanggal 12 Februari 2024, Titin Sulistiawati, Kepala Sekolah SLB Ayah Bunda Bogor, menjadi narasumber pada Podcast Telusur Inspirasi Iwan Syahril di lantai 2 Ruang Perpustakaan Kemendikbud RI. 
Titin menjelaskan, pada beberapa tahun sebelumnya, dia sering menghadapi kesulitan ketika mengidentifikasi bakat dan minat murid berkebutuhan khusus, dan bingung memahami cara mereka belajar. Kesulitan ini juga dirasakan oleh para guru. Mereka merasa tertekan ketika dihadapkan pada tuntutan mencapai target dalam Kurikulum 2013, dan kuatir jika targetnya tidak terpenuhi. 
Namun setelah kehadiran Kurikulum Merdeka, kesulitan dan kekuatiran tersebut sirna. Guru-guru menilai Kurikulum Merdeka sesuai dengan kondisi murid-murid SLB. Karena targetnya disesuaikan dengan kemampuan murid, dan mereka merasa tidak lagi dikejar-kejar untuk penuntasan target kurikulum.
“Dan itu lebih memudahkan sekolah, guru, dan murid. Mereka bilang, terima kasih buat pemerintah atas kurikulum yang terbaru ini,” ujarnya sembari tersenyum. 
Titin melihat ada perubahan signifikan di SLB Ayah Bunda, terutama bagi para murid. Sebagai contoh, sebelumnya, saat mengikuti lomba, murid tidak pernah mendapatkan penghargaan. Tapi setelah sekolahnya ikut Program Sekolah Penggerak (PSP) dan menerapkan Kurikulum Merdeka, prestasi para murid meningkat dan kantor SLB Ayah Bunda penuh dengan piala. Hal ini menambah keyakinan para guru bahwa PSP sangat sesuai dengan kondisi di SLB Ayah Bunda. Perubahan juga terlihat seiring penerapan digitalisasi sekolah, karena pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Hasil Asesmen Nasional SLB Ayah Bunda pun meningkat.
Di samping itu, SLB Ayahbunda melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian. Terdapat dua bentuk kerjasama. Pertama, edukasi tentang aturan lalu lintas kepada para murid, mencakup cara menyeberang dan perilaku berkendara. 
”Bahkan ada praktiknya juga, anak dibawa ke jalan,” kata Titin.
Kedua, edukasi pencegahan perundungan, yang juga dihadiri guru dan orang tua murid. Materi yang diberikan mencakup langkah-langkah pencegahan perundungan dan tindakan yang seharusnya diambil dalam situasi tersebut. 
”Jadi pesertanya bukan hanya murid,” ujarnya.
Sebagai kepala sekolah, Titin terus memperkaya dirinya dengan ilmu dan pengetahuan serta memotivasi diri sendiri untuk memberikan teladan yang baik, kepada murid dan guru. Dia juga terus berbagi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen agar semuanya dapat bekerja sama. Bagi Titin, perubahan tidak akan terjadi jika hanya diam saja.

(II)

PENGALAMAN menyenangkan terhadap Kurikulum Merdeka tak hanya dirasakan Titin. I Komang Muliantara Kepala SD Negeri 4 Bebetin, Buleleng, Bali, juga memetik buah manfaatnya. 
”Itu luar biasanya Kurikulum Merdeka,” ujarnya, yang saat itu duduk di sebelah Titin.
Pria yang akrab disapa Muli ini bercerita, sebelum melaksanakan PSP, SD Negeri 4 Bebetin, menggunakan Kurikulum 2013. “Kita kejar itu kan capaian materinya, mata pelajarannya,” ujarnya dengan dialeg Bali.
“Kita ibaratkan saat itu (Kurikulum 2013, red) sebagai Tuhan; kita punya program, kita buat alokasi waktunya, dan tanggalnya dalam satu semester. Dan kita sudah mematok; oh semua anak ini harus selesai dengan KI/KD yang segitu. Konsekuensinya, kita akan meninggalkan anak-anak kita yang tidak mempunyai kompetensi saat itu. Salah satu contohnya, kita menemukan siswa di kelas 4 yang belum bisa Calistung, dan kita mengabaikan anak ini, karena kompetensinya tidak pernah kita ikuti,” cerita Muli.
“Jadi Kurikulum 2013 itu seperti Tuhan, bisa mendeteksi anak seperti ini, kompetensinya sudah selesai dalam 1 semester. Padahal masih ada proses di sana. Apalagi di Bali itu banyak acara keagamaan dan kita tidak bisa melaksanakan kegiatan karena terbentur acara itu. Sehingga kompetensi murid itu terlewatkan,” tambahnya.
Kondisi tersebut, kata Muli, saat ini berubah. Jawabannya ada di pembelajaran berdiferensiasi yang ada di Kurikulum Merdeka.
“Sehingga kompetensi semua anak bisa kita akomodir dari sisi proses, konten, hingga produknya,” ujarnya dengan senyum lebar.
Sekarang, SD Negeri 4 Bebetin, banyak mengalami perubahan. Dari sisi pembelajaran, para guru lebih fokus pada kompetensi murid tanpa harus dihantui ketuntasan buku pelajaran. Mereka diberikan tugas untuk melihat bakat dan minat murid, sekaligus mendeteksi dan memahami kondisi anak, sehingga proses pembelajarannya menyesuaikan kondisi anak tersebut. Jika ada murid yang tidak bisa baca tulis, maka para guru akan membantu dan membimbing mereka hingga berhasil. 
”Sebelumnya, banyak murid yang sangat jenuh akan pembelajaran di sekolah. Anak kelas 1 dan kelas 2 biasanya belajar di kelas hanya 8-9 menit saja, selebihnya bermain dan guling-guling di dalam kelas,” kata Muli sambil tertawa.
Tapi setelah transformasi pembelajaran, sikap para murid berubah. Mereka merasa nyaman dan senang selama pembelajaran.
Selain itu, tambah Muli, peningkatan kompetensi murid juga sesuai dengan rapor pendidikan.
“Bagaimana kita mendeteksi anak ini sebagai dasar mereka paham terkait literasi, numerasi dan karakter mereka,” ujarnya.
“Sehingga dalam Kurikulum Merdeka ini banyak yang kita dapatkan sisi positifnya, mulai budaya positif anak-anak, hasil belajar yang meningakat, apalagi kegiatan ko kurikuler bagi kami,” pungkasnya.*


large_240310 - Praktik Baik_Kurikulum Merdeka Kunci Peningkatan Kompetensi Siswa.JPG

medium_240310 - Praktik Baik_Kurikulum Merdeka Kunci Peningkatan Kompetensi Siswa.JPG

small_240310 - Praktik Baik_Kurikulum Merdeka Kunci Peningkatan Kompetensi Siswa.JPG

thumbnail_240310 - Praktik Baik_Kurikulum Merdeka Kunci Peningkatan Kompetensi Siswa.JPG

240310 - Praktik Baik_Kurikulum Merdeka Kunci Peningkatan Kompetensi Siswa.JPG

Kegalauan Titin dan Muli terhadap nasib murid yang kompetensinya terlewatkan, akhirnya reda seiring kehadiran Kurikulum Merdeka.
(I)
“Mereka bilang, Inilah kita,” jawab Titin Sulistiawati sambil tertawa lebar, saat menjawab p

Kurikulum Merdeka Kunci Peningkatan Kompetensi Siswa

Beberapa episode Merdeka Belajar seperti Program Guru Penggerak dan Program Sekolah Penggerak telah dirasakan manfaatnya oleh stakeholder pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati dan kepala dinasnya, bersepakat melanjutkannya, dan mendukung Gerakan Merdeka Belajar. 

KAMIS siang, 1 Februari 2024, Eka Putra terlihat menerima kehadiran Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Iwan Syahril, dalam jamuan makan siang. Pertemuan yang terlihat akrab itu diiringi makan siang dengan menu makanan khas Kabupaten Tanah Datar, seperti Lamang Tapai yang memiliki cita rasa sedikit asam dan gurih.
Usai memberikan jamuan tersebut, Eka menyambut positif gagasan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim  tentang Gerakan Merdeka Belajar yang dimuat dalam buku Duta Merdeka Belajar, yaitu: Merdeka Belajar dari awal dibangun, bukan hanya sebagai kebijakan, melainkan juga sebagai sebuah gerakan.
“Ini yang saya support, kami dari Tanah Datar mulai menggerakkan Merdeka Belajar ini ya. ini yang kami support,” tegas Eka.
“Kami malah takut, karena Pilpres ini kan ganti presiden, nanti mas menterinya diganti juga. Sedangkan ini baru lho, baru nih. Ini belum selesai ini. Baru. Kita masih kayak pendakian gitu, baru 20 persen ini. Sedangkan jarak ke tujuan kita masih 80 persen lagi. Harapan saya, Mas menteri itu masih dipertahankan, siapa pun presiden terpilihnya, Mas menteri ini masih menjabat menteri, sehingga program-programnya enggak sia-sia,” tambahnya. 
Keteguhan hati Eka tidak berangkat dari angan-angan. Melainkan karena telah merasakan manfaat Merdeka Belajar. Baginya, Merdeka Belajar tak hanya membuat peserta didik belajar pengetahuan umum, tapi juga kearifan lokal seperti filosofi hidup masyarakat Adat Minangkabau, yaitu, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). 
Menurut Eka, ABS-SBK adalah Adat Minangkabau yang menjadi pedoman tata perilaku dalam berkehidupan Masyarkat Minangkabau. Karena Adat Minangkabau berdasarkan Agama Islam, dan Agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Qur'an (kitabullah).
“Anak-anak bebas berpikir, tetapi dasarnya tetap ada, yaitu ABS-SBK,” tegas Eka.
Seirama dengan Eka, Inhendri Abas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar, mengatakan bahwa pendidikan karakter yang merupakan tujuan Kurikulum Merdeka sejalan dengan nilai-nilai akhlak yang tertuang di ABS-SBK. Termasuk dengan guru penggerak, konsep ABS-SBK juga sejalan. Abas mencontohkan, saat ini tata cara bertamu orang Minangkabau kembali diajarkan kepada peserta didik, yaitu mengetuk pintu tiga kali disertai salam. 
“Kemudian kita latih, anak-anak setiap pagi itu mengucapkan salam kepada gurunya, kepada temannya, kemudian bersalaman. Kalau karakter itu sudah terbentuk, dan menjadi sebuah kebiasaan, kan sudah tertanam karakter, kan? Itu yang diajarkannya melalui P5,” kata Abas. 
Mengingat manfaat Merdeka Belajar itu, Abas sependapat dengan Eka, bahwa diksi gerakan pada Merdeka Belajar menandakan sebuah kebijakan yang telah mengakar di akar rumput. “Sangat tepat itu bagaimana kita menggerakkan semua komponen, semua potensi-potensi yang ada di sekolah itu bergerak sesuai dengan konsep Merdeka belajar,” terang Abas. 
“Menggerakkan ini kan seperti guru penggerak, di mana dia sendiri bergerak, dan kemudian juga harus menggerakkan orang lain,” imbuhnya. 
Sementara itu, Sri Yulianti, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Sumatera Barat menambahkan bahwa diksi gerakan sangat positif, karena bersama-sama.  
“Justru dengan gerakan, harapannya ini nafasnya terus bergerak bersama, gitu. Kalau kebijakan bisa berubah. Tapi kalau gerakan, siapa pun nanti pimpinannya, harapannya jalan terus,” terang Sri. 
Menurut Sri, harapan gerakan Merdeka Belajar itu bukan tanpa strategi. Sri menyebutkan salah satu caranya adalah memetakan para guru penggerak yang telah bergerak dan menggerakkan. Guru-guru tersebut, kata Sri, lebih diberdayakan. Sebab mereka sudah membentuk komunitas-komunitas belajar, dan mengawal Merdeka Belajar.*


large_240310 - Inspirasi Daerah_Geliat Gerakan Merdeka Belajar di Tanah Datar.JPG

medium_240310 - Inspirasi Daerah_Geliat Gerakan Merdeka Belajar di Tanah Datar.JPG

small_240310 - Inspirasi Daerah_Geliat Gerakan Merdeka Belajar di Tanah Datar.JPG

thumbnail_240310 - Inspirasi Daerah_Geliat Gerakan Merdeka Belajar di Tanah Datar.JPG

240310 - Inspirasi Daerah_Geliat Gerakan Merdeka Belajar di Tanah Datar.JPG

Beberapa episode Merdeka Belajar seperti Program Guru Penggerak dan Program Sekolah Penggerak telah dirasakan manfaatnya oleh stakeholder pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Bupati dan kepala dinasnya, bersepakat melanjutkan

Geliat Gerakan Merdeka Belajar dari Tanah Datar

BERANJANGSANA ke Kota Tual, Provinsi Maluku, rasa-rasanya, menjadi satu dari sekian kenangan yang tak terlupakan. Kota dengan motto Larvur Ngabal ini terletak di Pulau Dullah, bagian dari Kepulauan Kei. Berada di tengah Laut Banda, dan dikelilingi 66 pulau kecil, menjadikan Kota Tual kaya akan ikan.
Di daerah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara itu, saya temukan perubahan yang mengagumkan. Sebuah perubahan yang diperjuangkan secara kolaboratif dalam bidang pendidikan.
Bersua muka dengan para guru, murid, dan aktor-aktor penggerak pendidikan di Kota Tual, saya mengunduh kesimpulan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini layak diacungi jempol. Saya kagum dengan Dinas Pendidikan Kota Tual, yang memiliki komitmen kuat dan aksi nyata dalam mendukung para guru dan kepala sekolah, sehingga menjadi energi yang menggerakkan lokomotif perubahan pendidikan di Kota Tual. 
Sosok di balik transformasi pendidikan itu adalah Mudatsir Tamher, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual. Ia kunci perubahan pendidikan di Kota Tual. Ia menggarap pusparagam strategi dan gerakan. Satu di antaranya adalah menggalakkan pembelajaran berdiferensiasi dan menghilangkan budaya penghukuman fisik di sekolah. Ia bercerita bahwa selama ini sudah lumrah guru menghukum siswa dengan hukuman fisik. Namun puji syukur, sekarang berangsur berubah.
Satu hal menarik dari kunjungan saya di Kota Tual adalah fakta bahwa istri Mudatsir, yaitu Aning Rahayaan, merupakan guru penggerak angkatan 1 di SD Negeri 12 Tual. Dengan demikian, mereka berdua adalah pasangan penggerak pendidikan di Kota Tual.
Mudatsir bercerita bahwa ia memimpin transformasi pendidikan di daerah ini dengan kearifan lokal masyarakat dan filosofi Maren yang bermakna gotong royong. Ia mengajak guru untuk saling berempati, berbagi, dan berkolaborasi. Saling terbuka, dan mendukung satu sama lain.
Tentu, ajakan itu bukan sekadar gincu pemanis bibir. Ia membuktikan dengan memberikan ruang, dukungan, dan semangat kepada para guru penggerak untuk bergerak dan menggerakkan guru-guru lainnya. Mudatsir juga menyampaikan rasa syukur bahwa saat ini ada 14 guru penggerak yang telah menjadi kepala sekolah, dan mereka berkolaborasi dengan beberapa kepala sekolah pelaksana PSP di Kota Tual, untuk membantu akselerasi pemanfaatan teknologi oleh para guru. 
Kisah-kisah inspiratif itu makin membuncah saat saya lihat hubungan yang harmonis dan saling menguatkan antara kepala sekolah dan dinas pendidikan. Berbagai tantangan yang dihadapi kepala sekolah selalu didengarkan, dan didukung dinas pendidikan dengan mencari solusi bersama-sama.
Selama di Kota Tual, saya sempat terlibat dalam diskusi yang bermakna dan penuh inspirasi dengan para kepala sekolah. Mereka menceritakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, walaupun masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti; merubah pola pikir guru yang belum berpihak kepada murid, keterbatasan sarana prasarana, sampai tantangan geografis, di mana antara lokasi satu dan lainnya dipisahkan lautan, seperti Pulau Kur, yang berjarak 103 kilometer atau 57 mil laut dari Kota Tual.
Namun para kepala sekolah dan guru penggerak selalu memiliki daya upaya untuk dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut. Mereka bercerita bahwa setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, Sosial Emotional Learning, Aset Based Thinking, Pengelolaan Sumber Daya Sekolah, disiplin positif, dan berbagai materi di PGP, banyak sekali perubahan dan dampak positif yang terjadi.
Kini, secara perlahan namun pasti, semakin banyak guru yang memiliki pola pikir berpusat kepada murid. Sedangkan kepala sekolah menggunakan berbagai aset yang ada untuk mengembangkan visi sekolah, mengelola emosi, dan mencari solusi strategis dalam merangkul guru yang beragam. Mereka juga menciptakan budaya belajar berbagi melalui komunitas belajar.
Kepada para Aktor Penggerak Kota Tual, terima kasih atas inspirasi dan kontribusi yang telah dilakukan. Teruslah menjadi teladan untuk kelahiran ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi, sehingga pembelajaran bisa menyenangkan dan berpihak kepada murid. Perubahan-perubahan kecil dan bermakna dari seorang pemimpin pembelajaran akan turut mengubah masa depan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Semoga!


large_240310 - Catatan Iwan_Dari Tual untuk Indonesia.jpg

medium_240310 - Catatan Iwan_Dari Tual untuk Indonesia.jpg

small_240310 - Catatan Iwan_Dari Tual untuk Indonesia.jpg

thumbnail_240310 - Catatan Iwan_Dari Tual untuk Indonesia.jpg

240310 - Catatan Iwan_Dari Tual untuk Indonesia.jpg

BERANJANGSANA ke Kota Tual, Provinsi Maluku, rasa-rasanya, menjadi satu dari sekian kenangan yang tak terlupakan. Kota dengan motto Larvur Ngabal ini terletak di Pulau Dullah, bagian dari Kepulauan Kei. Berada di tengah Laut 

Dari Tual untuk Indonesia

Jakarta, 1 Februari 2024 - Sebagai upaya meningkatkan status kesehatan peserta didik di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional Tahun 2024. 

Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, (1/2) di SDN 22 Baringin, Tanah Datar, Sumatera Barat. Diikuti 114 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 7 kecamatan yang ada di kabupaten Tanah Datar, kegiatan tersebut dimeriahkan dengan berbagai aktivitas seperti festival permainan tradisional dan gerai makanan dengan menu sehat bergizi seimbang.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Iwan Syahril,  menyampaikan bahwa Kemendikbudristek terus berupaya mempercepat aktivasi GSS di berbagai satuan pendidikan di Indonesia.

![Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (5).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/Kemendikbudristek_Ajak_Warga_Sekolah_Budayakan_Hidup_Sehat_5_21bcd38970.jpeg)

“Mari kita jadikan sekolah menjadi sentra pengembangan budaya hidup sehat bagi masyarakat di sekitarnya, dengan menekankan penting asupan gizi yang proporsinal sesuai tahapan tumbuh-kembang siswa. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menggaungkan GSS di berbagai satuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan, tujuan utama dari GSS dengan semboyan "Sekolah Sehat, Generasi Maju" tersebut adalah membentuk kebiasaan sehat fisik dan sehat bergizi bagi peserta didik dan warga sekolah secara umum.

Sehat fisik adalah upaya untuk mewujudkan kondisi di mana peserta didik memiliki badan yang sehat dan bugar serta terhindar dari penyakit. Sedangkan sehat bergizi merupakan upaya mewujudkan pola makan yang sehat dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial bagi tubuh, serta mengurangi dan atau menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan.

![Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (4).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/Kemendikbudristek_Ajak_Warga_Sekolah_Budayakan_Hidup_Sehat_4_9fdb4e0444.jpeg)

Pada kesempatan itu, Iwan Syahril menyantap buah bersama para siswa peserta GSS. Ia berpesan kepada para peserta untuk rajin makan buah dan sayur, karena sangat bermanfaat untuk kesehatan. "Tidak kalah penting adalah harus terbiasa melakukan aktivitas fisik. Salah satunya melalui permainan tradisional,” tandas Iwan, yang dalam kegiatan tersebut juga membagikan paket peralatan olahraga tradisional kepada 14 sekolah di kabupaten Tanah Datar.

Dirjen PAUD Dikdasmen juga turut menyemangati  perlombaan empat olahraga tradisional yang digelar memeriahkan ajang GSS tersebut, yaitu lore (engklek), congklak, gasiang (gasing), dan pacu karung (balap karung). 

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai menu sehat bergizi seimbang, beragam menu makanan ditampilkan melalui pameran, yang terdiri atas ragam menu sarapan sehat, menu bekal sehat, dan menu kantin sehat. 

![Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (8).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/Kemendikbudristek_Ajak_Warga_Sekolah_Budayakan_Hidup_Sehat_8_74f846d382.jpeg)

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Januar Pempri, menyampaikan terima kasih kepada Diren PAUD Dikdasmen yang telah mengunjungi daerahnya dan berinteraksi langsung dengan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan. Hal itu menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri.

”Bermain, bercengkrama dan makan bersama pak Dirjen merupakan hal yang langka bagi anak-anak kami di daerah pedalaman ini,” kata Januar yang juga berharap agar budaya hidup sehat dan makan makanan bergizi seimbang dapat terus diingat dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah di kabupaten Tanah Datar.

Dirga Ramadhan, siswa kelas VI SD Negeri 22 Baringin, merasa senang dapat terlibat dalam kegiatan GSS di sekolahnya. ”Permainan tradisional itu menyenangkan, seru, dan sehat,” kata Dirga yang hobi membaca dan bercita-cita jadi dokter itu.

![Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (3).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/Kemendikbudristek_Ajak_Warga_Sekolah_Budayakan_Hidup_Sehat_3_cee631114a.jpeg)

Sementara Fatimah Azahara, siswa kelas VII SMP Negeri 2 Pariangan, berpendapat bahwa kegiatan festival GSS sangat menarik. “GSS sebaiknya terus dillakukan, karena mampu membantu para siswa membentuk pola hidup sehat,” ujar siswi yang berharap permainan dan olahraga tradisional tetap dilestarikan.

Nailur Rahmi, Kepala SD Negeri 22 Baringin, menyampaikan komitmen untuk terus membiasakan hidup sehat kepada murid dan guru di sekolahnya, baik melalui kegiatan fisik maupun makanan bergizi seimbang. 

Misalnya setiap hari Sabtu dilakukan kegiatan makan bersama. Makanan yang dibawa para siswa dari rumah masing-masing, dipastikan satu per satu sebagai pembelajaran dan menambah wawasan bagi siswa tentang kecukupan dan keseimbangan kandungan gizinya. Sehingga dapat lebih disempurnakan  pada jadwal makan bersama selanjutnya.

”Kami juga menyelenggarakan kegiatan senam sehat dua kali seminggu. Selain aktivitas olahraga yang bersifat intra maupun ektrakurikuler. Misalnya kegiatan Pramuka yang mewadahi aktivitas fisik dan kreativitas siswa,” kata Nailur Rahmi. 


Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
 
#MerdekaBelajar

Sumber : Siaran Pers
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor: 12/sipers/A6/II/2024



large_Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (1).jpeg

medium_Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (1).jpeg

small_Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (1).jpeg

thumbnail_Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (1).jpeg

Kemendikbudristek-Ajak-Warga-Sekolah-Budayakan-Hidup-Sehat (1).jpeg

Jakarta, 1 Februari 2024 - Sebagai upaya meningkatkan status kesehatan peserta didik di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan kegiatan Gerakan Sekolah Sehat (G

Kemendikbudristek Ajak Warga Sekolah Budayakan Hidup Sehat

Jakarta, 17 Januari 2024 - Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mencetak rekor tercepat sepanjang sejarah. Di bulan Januari tahun 2024 ini, rekomendasi penyaluran tahap I gelombang I mencapai 402.831 (96 persen) dari total 419.218 satuan pendidikan. Targetnya, pada bulan Maret 2024, seluruh satuan pendidikan telah menerima Dana BOSP Tahap I.
 
”Capaian penyaluran sebesar 96 persen di bulan Januari merupakan yang tercepat dan terbaik serta merata di seluruh provinsi sepanjang sejarah pengelolaan Dana BOSP,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, pada webinar Peluncuran Penyaluran Dana BOSP 2024, Rabu (17/1).
 
Mendikbudristek menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran dana BOSP, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Menurutnya, berkat kerja sama yang baik, rekor penyaluran dana BOSP tercepat dapat terwujud pada awal tahun ini.
 
“Hadirnya penyaluran yang lebih cepat mendukung satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan yang lebih tepat dan penggunaan (dana) yang lebih bermanfaat dalam upaya  mewujudkan pendidikan yang unggul dan hebat,” imbuh Mendikbudristek.

![peluncuran-penyaluran-dana-bos (2).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/peluncuran_penyaluran_dana_bos_2_062086a463.jpeg)
 
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril mengatakan, sejak tahun 2020 Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga yang merupakan titik awal reformasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
 
Terdapat empat kebijakan yang diluncurkan pada Merdeka Belajar Episode Ketiga, yaitu 1) penyaluran Dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan, 2) satuan biaya yang meningkat sesuai karakteristik daerah, 3) penggunaan dana yang lebih fleksibel tanpa sekat-sekat persentase penggunaan, dan 4) pelaporan dana yang diperketat untuk menjaga akuntabilitas. “Kebijakan ini telah memberikan tanggapan positif dan dampak nyata dari berbagai pemangku kepentingan,” lanjut Iwan Syahril.
 
Hasil kajian Pusat Penelitian dan Kebijakan (2020) menyatakan penyaluran Dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan telah mengurangi keterlambatan sebesar 32 persen atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, penelitian Kompas juga memberikan hasil yang sama, 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan. Selanjutnya, pada tahun 2022, praktik baik ini diterapkan pada kebijakan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan.
  
Tahun 2024, pemerintah merelaksasi ketentuan syarat penyaluran Dana BOSP Tahap I dan memperhitungkan pertanggungjawaban penatausahaan di tahap II. Ketentuan ini merupakan langkah percepatan penyaluran yang tetap menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Dana BOSP. Hasilnya, BOSP tahap I dapat tersalur 96 persen di bulan Januari 2024. 
 
”Kebijakan ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh satuan pendidikan di mana satuan pendidikan tidak perlu lagi mencari dana talangan atau menyisakan anggaran untuk kebutuhan di awal tahun anggaran,” kata Iwan Syahril.

![peluncuran-penyaluran-dana-bos (3).jpeg](https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id:1337/uploads/peluncuran_penyaluran_dana_bos_3_24e45bbcc0.jpeg)
 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menenga,  Praptono menuturkan, sebanyak 96 persen atau 402.831 satuan pendidikan telah direkomendasi penyalurannya pada tahap satu gelombang pertama dan hingga kini proses tersebut masih berlangsung. “Dinas pendidikan dan satuan pendidikan dapat memantaunya pada aplikasi BOS Salur,” tambah Praptono.
 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan 17 Januari 2024 berjumlah 159.396 (40 persen), SP2D sampai dengan 18 Januari sejumlah 341.824 (85 persen), dan SP2D sampai dengan tanggal 19 Januari sejumlah 385.174 (95 persen) tersalur ke rekening satuan pendidikan.
 
“Berbagai platform teknologi seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) juga hadir untuk mendukung pengelolaan dana BOSP mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” imbuh Praptono.
  
Praptono juga mengingatkan terkait tiga langkah penting menyusun perencanaan yang berbasis data untuk menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan efektif. Pertama, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Profil Pendidikan. Kedua, melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah. Ketiga, melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP) dan daerah (APBD) untuk menyelesaikan akar masalah.
 
Penyaluran dana BOSP yang mencapai rekor tercepat ini mendapat sambutan positif dari satuan pendidikan. Ignasius Ghele Radja, Kepala SMP Negeri 1 Ende, Kabupaten Ende, mengatakan kebijakan tersebut sangat bagus. ”Kami akan langsung melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program yang sudah direncanakan berdasarkan hasil identifikasi di Rapor Pendidikan,” kata Ignasius Ghele Radja.
 
Hal senada disampaikan Abdul Samad, Kepala SLB Negeri Kotabaru, Kabupaten Kotabaru. Pencairan dana BOSP lebih awal di bulan Januari, menurutnya merupakan kabar yang menggembirakan bagi sekolah. Sebab, pencairan dana BOSP ini memberi manfaat yang luar biasa besar bagi sekolah dan siswa. 
 
”Kita bisa melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh sekolah lebih awal sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara optimal oleh para murid,” katanya seraya mengajak satuan pendidikan untuk memanfaatkan dana BOSP 2024 dengan tepat, akuntabel, dan transparan guna mewujudkan pembelajaran berkualitas bagi murid.

Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai Sosialisasi Kebijakan BOSP 2024 pada kanal Youtube Ditjen PAUDDikdasmen berikut: https://www.youtube.com/live/kh6uaTJuQM8?feature=shared dan dapatkan informasi unduhan paparan sosialisasi pada Instagram Ditjen PAUD Dikdasmen https://www.instagram.com/ditjen.paud.dikdasmen/ 

#GerakCepatPendidikanHebat #LanjutkanMerdekaBelajar 

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
 
#MerdekaBelajar
#BOSP2024 
#CepatdanTepercaya

Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor: 3/sipers/A6/I/2024


large_peluncuran-penyaluran-dana-bos (1).jpeg

medium_peluncuran-penyaluran-dana-bos (1).jpeg

small_peluncuran-penyaluran-dana-bos (1).jpeg

thumbnail_peluncuran-penyaluran-dana-bos (1).jpeg

peluncuran-penyaluran-dana-bos (1).jpeg

Jakarta, 17 Januari 2024 - Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mencetak rekor tercepat sepanjang sejarah. Di bulan Januari tahun 2024 ini, rekomendasi penyaluran tahap I gelombang I mencapai 402.831 (96 pe

Penyaluran BOSP 2024 Catatkan Rekor Tercepat Sepanjang Sejarah

RECENT NEWS

BERITA TERKINI

kemdikbud.png

thumbnail_https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Seal_of_Ministry_of_Education_and_Culture_of_Indonesia.png

LINKS

RECENT VIDEOS

VIDEO TERBARU

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar. Diberi tajuk Kampus Merdeka, kali ini, terdapat empat penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang," disampaikan Mendikbud dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

 Nadiem Makarim Ajak Startup Maksimalkan Program Kampus Merdeka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut terdapat enam provinsi yang memiliki angka buta aksara yang tinggi.

Kemdikbud: Angka Buta Aksara Nasional  1,78%, Papua Masih 21,9%

Klarifikasi Mendikbud terkait Mapel Sejarah

Rapor Pendidikan yang telah dirilis Kemendikbudristek sejak 1 April 2022, saat ini makin terarah pada peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Karena itu, sejumlah stakeholder pendidikan mulai dari unsur dinas pendidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, dan orangtua mengaku merasakan manfaat Rapor Pendidikan.

(I)

MENGENAKAN baju muslimah warna hitam dengan jilbab orange, Eka Annisa, Kepala Sekolah Haraki Preschool, Depok, menjawab lugas pertanyaan Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, tentang strategi sekolahnya dalam memperbaiki kualitas pendidikan, sebelum ada Rapor Pendidikan.
“Base (dasar) kami untuk melakukan perbaikan adalah monitoring-evaluasi,” kata Eka, Selasa, 5 Maret 2024, pada acara Rapor Pendidikan 2024 (Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia yang Berkelanjutan) di Plaza Insan Berprestasi, Kemendikbudristek, Senayan.
Eka mengaku bahwa saat itu, ia dan para guru di Haraki Preschool hanya fokus pada kondisi ideal yang ingin dicapai dengan cara membandingkan antara kondisi riil dengan kondisi yang diharapkan.
“Lalu rencana tindak lanjut,” tambahnya. 
Eka menambahkan, saat itu ia belum menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menelaah pendekatan guru kepada muird dan proses pembelajarannya.
“Memang, dampaknya masih minor,” ungkapnya.
Eka bukan satu-satunya kepala sekolah yang kerepotan mencari alat ukur dalam pembenahan sekolah. Dedeh Kurniasih, Kepala SLB Negeri 01 Jakarta merasakan pengalaman serupa. Perempuan berkacamata dengan busana dan jilbab yang seirama dengan Eka ini bercerita, bahwa sebelum menggunakan Rapor Pendidikan, ia dan para guru di SLB Negeri 01 Jakarta menggunakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), dan fokus pada skala prioritas yang akan dilaksanakan tanpa menggali akar permasalahannya.
“Kami tidak terpikir tuh,” ujarnya. 
Kondisi yang dialami Eka dan Dedeh tersebut, saat ini berubah. Seiring kehadiran Rapor Pendidikan, baik Eka dan Dedeh lebih jeli melihat akar masalah dan lebih terarah menentukan masa depan sekolahnya. Berbekal data yang ada di Rapor Pendidikan, mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data.
“Nah sesudah ada Rapor Pendidikan, itu terus terang kami sangat terbantu, gitu ya pak. Karena di Rapor Pendidikan itu sudah tertera: masalahnya apa? akar masalahnya apa? terus bentuk pembenahannya juga apa? Jadi sudah terarah gitu,” ujar Dedeh dengan wajah sumringah.
Senada dengan Dedeh, Eka juga dapat melihat lebih cermat akar masalah yang dihadapi sekolahnya. 
“Kami sangat terbantu sekali,” ujarnya.
“Menarik sekali ketika bisa mengidentifikasi kemudian melakukan refleksi yang lebih detail, sehingga kami tahu; apa sih yang jadi program prioritas dan dibutuhkan oleh satuan pendidikan kami, gitu,” ujarnya senang.

(II)

RAPOR Pendidikan pertama kali diluncurkan pada Jumat, 1 April 2022. Saat itu, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa Rapor Pendidikan adalah dokumen, di mana setiap sekolah dapat menggunakan datanya yang komprehensif untuk mengidentifikasi masalah (menganalisa), melakukan refleksi, dan mengajukan pembenahan yang tepat untuk sekolahnya masing-masing.
“Jadi ini adalah perubahan paradigma, Bapak/Ibu. Rapor Pendidikan itu bukan untuk menghukum, tapi untuk memberikan indikator bagi stakeholder pendidikan; di mana saya harus benerin? di mana saya harus melangkah?” ujar pria yang akrab disapa Mas Menteri ini.
Dua tahun kemudian, tepatnya pada hari Selasa, 5 Maret 2024, Mas Menteri kembali menegaskan bahwa Rapor Pendidikan merupakan alat bantu bagi sekolah untuk melakukan identifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan menentukan prioritas pembenahan. 
“Dengan siklus ini, peningkatan kualitas satuan pendidikan menjadi jauh lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kami di Kemendikbudristek juga terus mengembangkan Rapor Pendidikan agar senantiasa menjadi alat bantu yang dapat menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya. 
Pada kesempatan itu, Mas Menteri juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2024, satuan PAUD dapat mengakses hasil survei lingkungan belajar di Rapor Pendidikan.
“Dengan demikian, saat ini semua jenjang satuan pendidikan dapat menggunakan data dalam Rapor Pendidikan untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), mengatakan bahwa sumber data yang digunakan dalam Rapor Pendidikan sangat komprehensif, mulai dari hasil AN untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; hasil survei lingkungan belajar untuk jenjang PAUD; ditambah data dari Dapodik; ARKAS; akreditasi sekolah; data guru dari Direktorat GTK; treasure study untuk menghitung keterserapan lulusan SMK di dunia kerja; dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
“Jadi ini mahal sekali bapak/ibu. Kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, biar kita yang repot menyediakan data-data ini; mengombinasikannya, menghitungnya, dan menjadikannya dalam bentuk indikator serta menyajikannya dalam platform yang mudah untuk dibaca dan digunakan,” ujar Anindito. 
Saat ini, tambah Anindito, ada tiga jenis Rapor Pendidikan, yaitu Rapor Pendidikan untuk sekolah, Rapor Pendidikan untuk Pemda. “Dan Insyaallah beberapa waktu lagi akan kita luncurkan Rapor Pendidikan versi publiknya. Ditunggu tanggal mainnya,” ujarnya sambil tersenyum.

(III)

DEDEH memperbaiki letak kacamatanya. Di hadapan Iwan Syahril dan audiens acara Rapor Pendidikan 2024, ia mengatakan bahwa Rapor Pendidikan berdampak positif pada sekolah yang ia pimpin. 
“Ya, sangat berdampak,” tegas Dedeh. 
Dedeh menambahkan bahwa dengan Rapor Pendidikan, seolah ia diarahkan. Sehingga, dengan mudah ia mampu mengidentifikasi akar masalah, lengkap dengan jalan keluarnya. Pembenahan kualitas sekolah tergambar jelas di Rapor Pendidikan. 
“Kita tinggal melihat apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Saya lihat sekarang ini yang yang agak kurang itu di literasi dan numerasi. Tahun sebelumnya kan merah. Sekarang ada tulisan kurang. Berarti agak meningkat, walaupun belum dinyatakan baik,” kata Dedeh sembari melempar senyum. 
“Sekarang lebih terarah,” imbuhnya. 
Setelah mengetahui akar masalah dan solusi yang harus digarap, kemudian Dedeh melangkah ke Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk menganggarkan pelbagai kegiatan pembenahan kualitas pendidikan. Bagi Dedeh, pembenahan tak melulu membutuhkan biaya. 
“Ada yang ber-budget dan ada yang tidak. Jadi tidak semuanya harus mengeluarkan uang dari BOSP,” kata Dedeh.
Buah manis Rapor Pendidikan itu juga dirasakan oleh Eka. Ia mampu melihat dengan detail dan cermat kondisi sekolahnya. Mulai dari akar masalah yang terjadi hingga solusi yang mesti digarap. Ia menyadari, keberadaan Rapor Pendidikan mampu memproyeksi kualitas satuan pendidikan, karena semua dirancang menggunakan Perencanaan Berbasis Data (PBD). 
“Setelah kita melakukan PBD itu ada peningkatan kompetensi sehingga kita bisa membuat komunitas belajar, membuat workshop-workshop dan juga sampai memanggil narasumber untuk menilik; apa sih yang mau dituju untuk peningkatannya itu,” ungkap Eka bangga.
“Jadi, alhamdulillah. kami sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan begitu dibuka itu warnanya langsung hijau semua,” imbuhnya sembari melempar senyum.

(IV)

MANFAAT Rapor Pendidikan tidak hanya dirasakan kepala sekolah. Kholid, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, mengaku bahwa Rapor Pendidikan berhasil membantunya merumuskan strategi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Setelah mengidentifikasi akar masalah dan merefleksikannya, Kholid melakukan pembenahan pendidikan di daerah yang terkenal dengan kuliner Nasi Megono dan Soto Tauto ini dengan membentuk Tim 23, yang terdiri dari kepala sekolah, guru penggerak, operator, pengawas dan pegawai dinas pendidikan. 
Menurut Kholid, Tim 23 bekerja secara gotong-royong. Setiap Sabtu mereka membuka Rapor Pendidikan dan melihat satuan pendidikan yang membutuhkan pendampingan. Mereka tergerak dan bergerak tanpa pembiayaan dan mampu berjalan hingga saat ini.
“Manakala di tahun 2022 Rapor Pendidikannya kurang maksimal, itulah yang harus kita dampingi, baik tata cara pembelajarannya dan kualitas gurunya. Di situ kita dampingi selama setahun,” jelas Kholid.
“Alhamdulillah tahun ini naik kurang lebih 14 persen; yang sebelumnya 65 persen kini menjadi 79,92 persen,” kata Kholid disambut tepuk tangan audiens. 
Di samping itu, Kholid juga menjahit komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang Rapor Pendidikan. Ia sosialisasi ke DPRD, Bappeda, hingga SKPD lainnya. 
“Rapor Pendidikan itu sebagai pijakan perencanaan yang ada di Kabupaten Pekalongan termasuk di satuan pendidikan. Dengan hadirnya Rapor Pendidikan, sekolah juga bisa memberikan masukan-masukan ke dalam data yang harus kita laksanakan dari tahun ke tahun,” tutup Kholid. 
Lebih jauh, Rapor Pendidikan juga berdampak positif kepada wali murid. Ini seperti disampaikan Yayuk, wali murid di SMA 78 Jakarta, dan Ayunda, wali murid salah satu sekolah dari Medan, Sumatera Utara. Keduanya merasa senang bukan kepalang saat Rapor Pendidikan digunakan di sekolah anak-anak mereka. 
“Ini sangat penting, dan kami merasa bersyukur saat melihat poster Rapor Pendidikan dipampang di halaman sekolah. Sehingga orang tua dengan mudah melihat hasilnya,” ungkap Yayuk. 
Perempuan yang juga merupakan anggota komite sekolah itu, tak hanya melihat informasi Rapor Pendidikan. Ia juga tergugah untuk bergerak memberikan kontribusi kepada sekolah dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan sekolah. Ia mengorganisir seminar guna meningkatkan pengetahuan orang tua dan murid mengenai urgensi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
“Lingkungan yang kondusif itu supaya anak-anak ini optimal dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan potensi, minat, dan bakatnya. Itu merupakan kewajiban kita bersama,” tegas Yayuk. 
“Kami memberikan informasi tentang peran orang tua dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Kami juga memberikan seminar kepada anak-anak terkait menjadi remaja cerdas berkarakter, berakhlak mulia menuju generasi emas 2045,” imbuhnya. 
Pengalaman manis yang dialami Yayuk itu, tak dirasakan Ayunda. Ia mengaku kesulitan mengakses Rapor Pendidikan. Ia butuh usaha keras untuk mendapatkannya. 
Namun akhirnya, ia berhasil memperoleh Rapor Pendidikan.
“Oh, akhirnya ada sesuatu nih di rapor pendidikan, yang tidak hanya berisi kegiatan saja, tapi ada gebrakan,” kata Ayunda senang. 
Di titik itu, Ayunda menyadari bahwa selama ini sekolah cenderung menilai peserta didik secara general. Namun ketika ada Rapor Pendidikan, ada enam hal yang disasar. Hal tersebut menjadi modal dan bahan bagi Ayunda untuk ketemu dan berbincang dengan sekolah. 
“Saya ngomong, sekarang ada datanya,” kata Ayunda. 
“Apalagi ketika saya lihat ada karakter, yang diletakkan sebelum kualitas pembelajaran, itu saya ngerasa seperti satu hati dengan Kemendikbud. Karena akhirnya kita sepaham, bahwa ternyata untuk mencapai kualitas pembelajaran yang baik itu dimulai dari karakter,” imbuh Ayunda menerangkan. 
Bagi Ayunda, Rapor Pendidikan bukanlah sesuatu yang memalukan. Itu sebabnya, ia menghimbau kepada kepala sekolah untuk terbuka dan tak perlu menutup-nutupi. Bahkan, tambah Ayunda, Rapor Pendidikan bisa menjadi salah satu media untuk meningkatkan kolaborasi antara orang tua dan sekolah.*


medium_image_rapor pendidikan.png

small_image_rapor pendidikan.png

thumbnail_image_rapor pendidikan.png

image_rapor pendidikan.png

Rapor Pendidikan Wujudkan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan

DALAM dua sampai tiga tahun terakhir, berbagai kebijakan dan program yang dicetuskan Kemendikbudristek bertujuan supaya semua generasi bangsa bisa mendapatkan pengalaman yang membuat mereka menjadi manusia merdeka.
Bagi Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Kemandirian, itulah cita-cita kita bersama!
Supaya cita-cita itu bisa terwujud, yang pertama-tama harus dilaksanakan adalah membentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, sekolah perlu menyediakan pembelajaran yang berpusat pada murid; pembelajaran yang tidak dituntut menyelesaikan materi yang ada di buku, namun lebih pada bagaimana membimbing murid dapat memahami materi secara optimal. Karena itu pembelajaran harus memperhatikan kondisi awal murid, dan memastikan mereka belajar menjadi lebih baik; menjadi manusia yang lebih berkarakter, lebih kompeten dibandingkan ketika sebelum mereka ada di sekolah. 
Ciri lain dari sekolah yang kita cita-citakan bersama adalah tradisi refleksi dari para guru. Karena itu guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Secara kolaboratif, para guru mesti terbiasa merefleksikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, sekaligus dampaknya kepada murid-muridnya. Tahap selanjutnya, mereka harus bersedia berbenah dan/atau membenahi yang kurang.
Tentu peran kepala sekolah sebagai lokomotif perubahan tak bisa dipandang sepele. Kepala sekolah menentukan ekosistem pendidikan di sekolah. Ia mesti memastikan para guru berani berinovasi tanpa merasa ketakutan. Dan untuk itu sekolah perlu bertransformasi. Tentu, dukungan pemerintah daerah sangat menentukan bandul transformasi itu bergerak.
Proses di atas, makin berdampak signifikan dengan dukungan Rapor Pendidikan. Karena Episode Merdeka Belajar ke-19 ini, berisi laporan hasil Asesmen Nasional dan survei lingkungan belajar yang dipadukan dengan data lintas sektor, untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. 
Rapor Pendidikan ini adalah energi yang turut menggerakan perubahan-perubahan tersebut. Analoginya sederhana. Kurikulum Merdeka ibarat peta, dan Rapor Pendidikan adalah kompasnya. Platform Rapor Pendidikan menjadi medical check up guna mendiagnosis kondisi satuan pendidikan. Karena tiap tahun, Rapor Pendidikan menyajikan diagnosis bagi satuan pendidikan dan Pemda untuk mengecek, dan merefleksikan apa yang sudah baik di sekolah dan di daerah, serta di mana saja area-area yang masih perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan lebih lanjut. 
Berdasarkan data, saat ini, seluruh pemerintah daerah sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan 90% di antaranya telah memanfaatkannya untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data. Begitu pun untuk satuan pendidikan, lebih dari 350 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan hampir 90% sudah memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
Di tahun 2024 ini, Rapor Pendidikan terus berinovasi dan terus melakukan pusparagam penyempurnaan. Mulai dari tampilan hingga panduan yang lebih jelas dan komprehensif antara data Rapor Pendidikan dengan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Sebab, sebelumnya penggunaan Rapor Pendidikan hanya berhenti pada perencanaan dan penganggaran.
Miskonsepsi itu mulai diperbaiki oleh Kemendikbudristek melalui pelbagai sosialisasi, hingga penyadaran bahwa seyogyanya seluruh Kebijakan Merdeka Belajar merupakan satu kesatuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, menuju sekolah yang mendorong murid menjadi manusia yang mandiri. Karena itu, gotong-royong untuk terus melanjutkan gerakan Merdeka Belajar adalah keniscayaan. Semoga!

Catatan: opini ini dinarasikan dari Pidato Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D., Kepala BSKAP Kemendikbudristek pada acara Rapor Pendidikan 2024, Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia yang Berkelanjutan.


small_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

thumbnail_240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

240310 - Topik Utama_Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid.jpg

Rapor Pendidikan Dorong Kemandirian Murid

PERCEPATAN penyaluran dana BOSP merupakan sinergi antara Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan. Kolaborasi dan kerja keras itu merupakan wujud keberpihakan kepada sekolah dalam proses penyediaan layanan pendidikan dan operasionalnya. 
“Kemenkeu bersama dengan Kemendikbudristek telah melakukan sinergi dan bekerja keras untuk membantu satuan pendidikan dalam proses penyediaan layanan pendidikan dan operasional satuan pendidikan melalui kebijakan percepatan penyaluran Dana BOSP TA 2024,” ujar Purwanto, Direktur Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, dalam Webinar Silahturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk ‘Langkah Tepat Pemanfaatan BOSP Salur Cepat’, pada Kamis (15/2).
Percepatan penyaluran Dana BOSP TA 2024 ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu percepatan penyusunan kebijakan seperti Berita Acara kebijakan alokasi BOSP TA 2024 dan petunjuk teknis penggunaan Dana BOSP.
Khusus TA 2024, terdapat kebijakan penghitungan sisa Dana BOSP TA 2023 akan diperhitungkan mulai tahap 2, sehingga diharapkan satuan pendidikan dapat menerima dan memanfaatkan Dana BOSP lebih cepat dibandingkan TA 2023. Penyediaan infrastruktur yaitu data supplier (data satuan pendidikan penerima Dana BOSP) dan sistem informasi penyaluran BOSP dalam hal ini OMSPAN dan BOS Salur.
Berdasarkan data rekomendasi penyaluran Dana BOSP, jumlah dana yang telah disalurkan adalah Dana BOS mencapai Rp25,6 triliun atau 99,25% dari Pagu Tahap I, Dana BOP PAUD mencapai Rp1,98 triliun atau 98,93% dari Pagu Tahap I dan Dana BOP Kesetaraan mencapai Rp776 miliar atau 99,21% dari Pagu Tahap I.
Purwanto menyebutkan proses penyaluran BOSP ini dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahapan pertama, Kemendikbudristek menyampaikan Data Supplier BOSP ke Kementerian Keuangan, yang berisi data/informasi satuan pendidikan penerima BOSP TA 2024 antara lain, nama sekolah, npsn, dan alokasi BOSP untuk masing-masing satuan pendidikan. Data supplier tersebut disampaikan pada tahun anggaran sebelumnya. Penerima Dana BOSP dalam data supplier adalah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023. 
Tahapan kedua, Kemendikbudristek menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana BOSP ke Kementerian Keuangan, yang  berisi daftar satuan pendidikan dan nilai yang akan disalurkan. Nilai penyaluran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.
Tahapan ketiga, Kementerian Keuangan melakukan verifikasi atas nilai salur yang disampaikan Kemdikbudristek. Tahapan keempat, Direktur Dana Transfer Khusus selaku KPA Pengelolaan BUN Dana Transfer Khusus menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana BOSP ke Ditjen Perbendaharaan selaku koordinator penyaluran Transfer ke daerah untuk selanjutnya diteruskan ke KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus dalam hal ini KPPN di daerah.
“Proses penyaluran Dana BOSP oleh Kemenkeu mulai tahap 3, tahap 4 sampai Dana masuk ke rekening satuan pendidikan paling lama dilakukan dalam 15 hari kerja. Dalam beberapa kasus satuan pendidikan menerima Dana BOSP lebih dari 15 hari kerja, hal ini disebabkan adanya perubahan data supplier yang tidak diupdate/data tidak valid pada sistem penyaluran maupun pada BOS Salur,” ujar Purwanto.
Ia juga menegaskan, bahwa Kemenkeu akan terus mendorong pemanfaatan APBN yang efektif dan akuntabel, khususnya dalam pemanfaatan Dana BOSP. Upaya Kemenkeu untuk terus mendorong pemanfaat APBN yang efektif dan akuntabel khususnya Dana BOSP yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaporan yang disampaikan satuan pendidikan/kemdikbudristek/pemda; Menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis; Menyampaikan surat resmi kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pemanfaatan dan pelaporan; Menyelenggarakan rekonsiliasi dengan pemda khususnya terkait sisa dana yang ada di satuan pendidikan/pemdap; dan Menyampaikan kampanye pengelolaan keuangan daerah yang masif melalui media sosial Kemenkeu dan DJPK.*


BERITA