Pada hari Senin (25/7/22) Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Dr. Sutanto, S.H.,M.A. melakukan kunjungan ke Kota Palembang untuk melihat persiapan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah, sekaligus berkoordinasi dan meminta dukungan pemerintah daerah terhadap program tersebut.

Kehadiran Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen disambut oleh jajaran pemangku kebijakan daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah menyatakan dukungannya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka.

“Walikota Palembang menyambut baik dan mendukung gagasan dari Mendikbudristek tentang Kurikulum Merdeka. Ini merupakan suatu perubahan paradigma kurikulum yang terbentuk dari keadaan yang ada, suatu percepatan di dunia pendidikan demi mengejar ketertinggalan dari negara lain”, tutur Ratu Dewa, Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Ia menambahkan Walikota juga mengajak satuan pendidikan di Kota Palembang untuk menerapkan Kurikulum Merdeka demi masa depan peserta didik dan guru yang lebih baik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H. Ahmad Zulinto yang menyampaikan jika Dinas Pendidikan Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan implementasi Kurikulum Merdeka.

“Di antaranya mengikuti rapat koordinasi implementasi Kurikulum Merdeka, melakukan coaching clinic log in Platform Merdeka Mengajar dan sosialisasi Kurikulum Merdeka melalui webinar, dan meningkatkan peran serta pengawas dalam pendampingan kepala sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka,” jelasnya.

Pertemuan yang diselenggarakan di kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang tersebut sekaligus menjadi sarana dialog antara para pemangku kebijakan pusat dan daerah bersama para pengawas dan kepala sekolah.

Dalam paparannya, Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menyampaikan beberapa poin penting, seperti pentingnya peran pemerintah daerah dalam implementasi Kurikulum Merdeka sekaligus meluruskan miskonsepsi yang banyak berkembang di masyarakat terkait Kurikulum Merdeka. “Sekolah tidak diwajibkan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri di tahun ini. Kita ingin kepala sekolah dan guru bersama-sama merefleksikan diri untuk bisa menerapkan kurikulum sesuai dengan kesiapan masing-masing. Jangan lupa, murid adalah fokus utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka,” tegas Sutanto.

Dalam kunjungannya, Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen pun juga mengunjungi sejumlah sekolah, yaitu SD Indo Global Mandiri, SMAN 17, dan TK Pesona Bunda.

Terkait implementasi Kurikulum Merdeka menurut data Kemendikbudristek, terdapat 272 sekolah yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri pada tahun ajaran 2022/2023 di Kota Palembang. Dari angka tersebut, 187 sekolah atau 68 persen di antaranya memilih kategori Mandiri Berubah.

Kurikulum Merdeka merupakan episode ke-15 dari program Merdeka Belajar. Sejak ditetapkan pada bulan Februari 2022, istilah Kurikulum Sekolah Penggerak atau Kurikulum Prototipe tidak lagi digunakan.